Infonttnow.com, NTT – Proses demokrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Tentu dalam proses demokrasi yg sudah kita lewati terdapat proses ataupun hasil yang belum dapat diterima dengan baik.
“Sehingga sebagai negara hukum, Indonesia mengatur dan menyelesaikan segala proses berpolitik dalam ruang lingkup hukum. Secara khusus terhadap dinamika sengketa pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa tersebut”. Ungkap Ketua GMKI Kota Kupang Andraviana Fortuna Umbu Laiya, Kamis, (16/01/2025).
Lebih lanjut Andraviana Fortuna menjelaskan Oleh karena itu, setiap keputusan MK terkait sengketa Pilkada pada kabupaten di wilayah Provinsi NTT, harus dihargai dan dijalankan oleh semua pihak sebab putusan MK bersifat final dan mengikat.
Hal ini juga harus disuarakan oleh para pemuda, karena di negara demokrasi pemuda memiliki peran utama, sebagai generasi kritis yg pemikirannya lebih dapat diyakini dan dipercayai oleh masyarakat.
Mari kita menerima, menjalankan putusan MK dan mengawal proses pelantikan pimpinan daerah di seluruh wilayah NTT agar berjalan dengan aman dan damai.
“Ada salah satu adagium yaitu Majority rules, but the minority must be heard (Mayoritas berkuasa, tetapi minoritas harus didengar)” Tutup Ketua GMKI Kota Kupang.
Sesuai adagium tersebut Generasi muda dan masyarakat akan mengawal proses pemerintahan dengan pemimpin NTT yang baru untuk memastikan NTT bebas diskriminasi dan lebih sejahtera. (Bas).
